Kendati tidak menerapkan status lockdown, namun kalangan pengusaha mengibaratkan kebijakan social distancing Jokowi sebagai semi-lockdown alias karantina sebagian. Toh, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan pada akhirnya menutup operasional mereka karena kehilangan pengunjung.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut kebijakan ini membuat bisnis lesu, terutama di kota besar.
"Kalau dulu awal penyebaran corona yang kena pariwisata, hotel, restoran, sekarang jadi menyeluruh, terutama hiburan di pusat kota. Sebentar lagi ramadan, mereka harus tutup lagi sebulan," ucap Sarman kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/3). Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani kebijakan tersebut dampaknya berat bagi dunia usaha.
Sementara, kapasitas dan fungsi masing-masing bisnis berbeda-beda. Misalnya saja, bank mau tidak mau masih bergantian mempekerjakan karyawan karena menyangkut transaksi keuangan masyarakat.
Dampak buruk selanjutnya, perusahaan mau tidak mau harus 'putar otak' mencari cara agar arus kas (cash flow) tetap lancar, meski pendapatan mungkin tidak masuk. Sebab, biaya operasional terus berjalan. Sekalipun biaya produksi bisa dihentikan, pengeluaran untuk gaji karyawan harus tetap berjalan.
"Secara realistis, kondisi saat ini tidak memungkinkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang sifatnya non-esensial, karena banyak masalah yang mengancam dan akan mengganggu cash flow," tuturnya.
Contohnya, biaya untuk rencana investasi dan pengembangan bisnis ke depan. Begitu pula dengan biaya untuk tunjangan berlebih bagi direksi atau pegawai.Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus melihat dampak kebijakan saat ini tidak hanya menyerang sektor produksi, namun juga konsumsi masyarakat langsung.
"Memang di satu sisi, kalau benar lockdown, itu tidak disukai pengusaha, sekarang saja sudah banyak dampaknya, meski penurunan ekonomi mau tidak mau akan terjadi. Di seluruh negara pun begitu," imbuh Heri.
Hitung-hitungan Heri, setidaknya ada Rp1,3 triliun dari hasil perputaran bisnis di ibu kota lenyap begitu saja akibat pandemi corona. Estimasi tersebut berasal dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) DKI Jakarta sekitar Rp2.400 triliun per tahun.
Bila dibagi 365 hari, setidaknya ada Rp6,5 triliun perputaran ekonomi per hari di Jakarta. Kalau sektor industri mengambil porsi 20 persen saja, maka hasilnya Rp1,3 triliun lenyap.
"Asumsikan saja 20 persen, tapi ini baru industri dan dengan estimasi terendah, kalau sampai ini (kebijakan kerja dari rumah) terus berlangsung dan jumlah pekerja terus berkurang, maka persentasenya akan membesar dari hari ke hari," terang Heri.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Heri melihat ada potensi penurunan ekonomi yang drastis pada kuartal I 2020 bila dibandingkan dengan kuartal I 2019 yang mencapai 5,07 persen. Begitu pula dengan laju ekonomi secara setahun penuh.
Bila Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat memperkirakan laju ekonomi dengan skenario terburuk mencapai 0 persen sampai 2,5 persen, ia menilai bukan tidak mungkin justru pertumbuhannya akan negatif. Proyeksi terburuknya mencapai minus 0,5 persen.
Perkiraan ini berasal dari penetapan masa tanggap darurat bencana pandemi corona hingga akhir Mei 2020. Artinya, aktivitas ekonomi akan terus menurun hampir enam bulan.Indikasi lain, katanya, berasal dari pergerakan nilai tukar rupiah yang semakin liar. Saat ini, rupiah sudah menyentuh kisaran Rp16 ribu per dolar AS.
Belum lagi, dampak dari APBN karena diprioritaskan pada penanganan corona dan juga sektor konsumsi guna menopang daya beli masyarakat. Dengan demikian, kemampuan fiskal pemerintah untuk pembangunan ke depan akan terbatas.
"Efek selanjutnya, bukan tidak mungkin bank bisa kena, karena saat ini mereka perlu memberi relaksasi kredit kepada nasabah. Beberapa dari mereka (bank) pun bergantung dengan asing, tapi situasi yang tak kondusif ini membuat asing menarik dana di sini," jelasnya.
Belum lagi, risiko maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) cukup besar. Tanpa PHK sekalipun, para pekerja harian, seperti pedagang kaki lima dan tukang ojek sudah mulai tergerus pendapatan dan daya belinya.Di sisi lain, jumlah kasus positif virus corona terus bertambah di Indonesia. Bahkan, yang miris, tingkat kematian lebih tinggi dari kesembuhan. "Ini yang membuat Indonesia jadi sorotan dunia dan harus diperhatikan pemerintah," ungkapnya.
Karenanya, bila memang lockdown diperlukan, maka bisa saja dijalankan, misalnya seperti yang dilakukan AS dengan tidak menutup seluruhnya, namun beberapa wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Asalkan persiapan itu tak hanya datang dari pemerintah pusat, namun juga daerah.
"Daerah yang mau lockdown, harus perhatikan betul kemampuan dan dampaknya, dari pengusaha hingga level paling buruh. Cukup tidak anggaran untuk subsidi mereka," katanya.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan pemerintah harus memitigasi berbagai kemungkinan terburuk yang terus meningkat dari hari ke hari. Saat ini, masalahnya bukan sekadar lockdown, tapi mengatasi dampak yang ditimbulkan.Terutama, sambung dia, penanganan masalah perut masyarakat miskin. "Karena apapun kebijakannya, yang terkena dampak tetap mereka yang miskin dan rentan miskin. Oleh karena itu, perlu beri subsidi gaji dan segera diberikan," tandasnya.
Sementara untuk dunia usaha, pengusaha skala kecil yang perlu lebih dulu diselamatkan. Apalagi, jumlah pelaku dan kontribusi ke ekonomi tidak sedikit. Caranya, dengan memberi subsidi ke usaha dan pelakunya. (bir)
"dari" - Google Berita
March 30, 2020 at 09:59AM
https://ift.tt/2JqZw30
Lawatan Corona Bikin Rp1,3 Triliun per Hari Menguap dari DKI - CNN Indonesia
"dari" - Google Berita
https://ift.tt/2rCl872
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Lawatan Corona Bikin Rp1,3 Triliun per Hari Menguap dari DKI - CNN Indonesia"
Post a Comment